Tanda Tangan Elektronik untuk Transaksi Keuangan Negara

Penggunaan transaksi keuangan secara elektronik saat ini tidak hanya banyak dilaksanakan pada sektor swasta, namun juga mulai berkembang pada sektor pemerintahan. Bila mengacu pada APBN 2011 yang sudah di atas Rp.1.000 triliun, maka sejumlah itu pula nominal transaksi keuangan negara yang akan terjadi selama periode satu tahun anggaran. Melihat besarnya nominal transaksi keuangan negara yang dilaksanakan selama periode tahun anggaran tersebut, aspek keamanan dalam pelaksanaan pencairan dana pemerintah perlu mendapat perhatian yang optimal. Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada segenap jajaran pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penyaluran dana APBN tentang pentingnya peningkatan keamanan dalam transaksi keuangan negara. Dalam rangka menuju penerapan transaksi keuangan negara secara elektronik. penggunaan tanda tangan elektronik sangat diperlukan untuk meningkatkan authenticity dan security dari dokumen perintah membayar yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga/satuan Kerja. Mengingat bahwa implementasi transaksi keuangan negara secara elektronik (termasuk penerapan tanda tangan elektronik) ini merupakan suatu proses bisnis baru di lingkungan pemerintahan dan akan mengubah mind set dan kebiasaan para pihak yang terlibat di dalamnya, maka dibutuhkan dukungan secara penuh dari unsur pimpinan, termasuk dari stakeholder terkait.